Waktu

CALL CENTER 1500-280 SMS 0811 1500 280

Online Single Submisson

Dalam rangka pengajuan permohonan Perizinan Berusaha yang saat ini diajukan melalui OSS (Online Single Submission) sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 2018 Juncto Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2018, berikut beberapa informasi yang harus diketahui oleh Terwaralaba Indomaret :

  • KBLI yang dipergunakan dalam OSS adalah KBLI tahun 2017 sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 19 Tahun 2017 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;
  • Untuk Badan Usaha Terwaralaba yang berbentuk PT, CV atau Koperasi diwajibkan untuk melakukan penyesuaian Anggaran Dasar pada pasal Maksud dan Tujuan yang mana KBLI yang digunakan sebelumnya pada Anggaran Dasar tidak merujuk pada KBLI 2017;
  • Terkait dengan Terwaralaba Indomaret yang telah memiliki NIB (Nomor Induk Berusaha) dari OSS, berdasarkan pengumuman bersama diatas bahwa setiap Badan Usaha diberikan waktu 1 tahun sejak diterbitkannya NIB untuk melakukan penyesuaian Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar menggunakan KBLI 2017 sesuai dengan kegiatan usaha yang dilakukan;
  • Akibat yang timbul jika tidak melakukan penyesuaian Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar, yaitu:
    • NIB yang telah terbit dari OSS, akan dibekukan dan dinyatakan tidak berlaku;
    • Untuk Badan Usaha yang belum mengajukan NIB, maka tidak akan dapat mengajukan NIB dari OSS sehingga Izin Usaha sebelumnya yang sudah expired tidak dapat dilakukan perpanjangan masa berlaku.
  • Untuk mekanisme lebih lanjut mengenai penyesuaian Anggaran Dasar tersebut dapat dikonsultasikan kepada notaris masing-masing Terwaralaba;
  • KBLI yang harus tertera dalam Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar Terwaralaba terkait dengan kegiatan usaha Minimarket Indomaret sekurang-kurangnya, sebagai berikut:
  1. 47111 : Perdagangan eceran berbagai macam barang yang utamanya makanan, minuman atau tembakau di supermarket / minimarket
  2. 47723 : Perdagangan eceran barang farmasi bukan di Apotik
  3. 56303 : Rumah Minum / Kafe. KBLI ini terkait dengan kegiatan usaha Point Cafe jika ada di Toko Indomaret milik Terwaralaba
  • Dalam hal Terwaralaba memiliki kegiatan usaha selain dari Toko Indomaret, maka untuk KBLI lainnya yang akan termasuk dalam penyesuaian Maksud dan Tujuan Anggaran Dasar dapat dimasukkan sesuai dengan jenis usahanya masing-masing.

Terlampir Pengumuman Bersama Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 11 Oktober 2018.

PENGUMUMAN BERSAMA KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI Cq. DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM DAN KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN RI Cq. LEMBAGA OSS 

a. Sehubungan dengan kebijakan Pemerintah untuk memberikan kemudahan dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha di Indonesia, Pemerintah memberlakukan Online Single Submission (OSS) yaitu Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik.

b. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian antara lain perubahan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dari Perseroan Terbatas yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan KBLI yang digunakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Cq. Lembaga OSS.

c. Saat ini terdapat perbedaan data Perseroan Terbatas dalam Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) dengan Sistem OSS Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dikarenakan Sistem OSS menggunakan KBLI 2017 sedangkan SABH menggunakan KBLI sebelum KBLI 2017 yang mengakibatkan ketidaksesuaian data antara Kementerian Hukum dan HAM dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sehingga berdampak pada tidak dapat diprosesnya Nomor Induk Berusaha (NIB) pada Sistem OSS.

d. Sebagai informasi KBLI merupakan klasifikasi rujukan yang digunakan untuk menklasifikasikan aktifitas/kegiatan ekonomi Indonesia dalam beberapa lapangan usaha/bidang usaha yang dibedakan berdasarkan jenis kegiatan ekonomi yang menghasilkan produk/output baik berupa barang maupun jasa yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS).

e. Untuk mengatasi hal tersebut maka Kementerian Hukum dan HAM RI Cq. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Cq. Lembaga OSS akan memproses dan menerbitkan NIB bagi Perseroan Terbatas yang maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya belum menggunakan KBLI 2017, dengan catatan bahwa Perseroan Terbatas tersebut dalam jangka waktu 1(satu) tahun wajib menyesuaikan maksud dan tujuan serta kegiatan usahanya sesuai KBLI 2017 melalui SABH Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum sesuai mekanisme yang diatur pada ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dilakukan melalui perubahan anggaran dasar perseroan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dimana perubahan maksud dan tujuan merupakan perubahan anggaran dasar yang harus mendapat persetujuan Menteri (Menteri Hukum dan HAM).

f. Bahwa apabila dalam jangka waktu yang ditentukan Perseroan Terbatas tersebut tidak menyesuaikan anggaran dasarnya sebagaimana diwajibkan pada huruf (e), maka NIB Perseroan Terbatas tersebut dibekukan. 

TTD Sekretaris Kementerian

 

 

 

 

 

 

Koordinator Bidang Perekonomian RI

TTD Plt. Direktur Jenderal

 

 

 

 

 

 

Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAMRI

 

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

Copyrights © 2014 - 2019 Indomaret. All Rights Reserved

PT. Indomarco Prismatama


Kantor Pusat:
Jl. Terusan Angkasa B2
Kav-1. Gunung Sahari,
Kemayoran.
Jakarta 10610
Telp. (021) 29559100