Waktu

CALL CENTER 1500-280 SMS 0811 1500 280

Tax Amnesty

Pengampunan Pajak atau yang seringkali disebut Tax Amnesty merupakan program pemerintah di bidang perpajakan yang mulai berjalan sejak Juli 2016. Tax amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan cara mengungkap Harta dan membayar Uang Tebusan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2016 Tentang Pengampunan Pajak. Begitupula dalam usaha waralaba, jika masih memiliki harta/hutang yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan 2015, maka Tax Amnesty ini merupakan kesempatan yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku usaha.

Sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, manfaat dari mengikuti program tersebut sesuai Pasal 11, 15 dan 20, antara lain:

  1. Penghapusan Pajak Terutang yang belum diterbitkan ketetapan pajak.
  2. Penghapusan/tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak 2015.
  3. Penghentian/tidak dilakukan pemeriksaan pajak, pemeriksaan bukti permulaan dan penyidikan Tindak Pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak 2015.
  4. Tidak dikenai sanksi pidana di bidang perpajakan untuk kewajiban perpajakan sampai dengan akhir tahun pajak 2015.
  5. Pembebasan Pajak Penghasilan terkait proses balik nama harta.
  6. Kerahasiaan data terkait program pengampunan pajak dijamin oleh undang-undang dan data pengampunan pajak tidak dapat dijadikan dasar penyelidikan dan penyidikan tindak pidana.

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan jika memanfaatkan program pengampunan pajak sesuai Pasal 16, antara lain:

  1. Tidak dapat mengkompensasikan kerugian fiskal dalam SPT untuk bagian tahun pajak atau tahun pajak sampai dengan akhir tahun pajak terakhir ke bagian tahun pajak atau tahun pajak berikutnya.
  2. Tidak dapat mengkompensasikan kelebihan pembayaran pajak dalam SPT sampai dengan masa pajak pada tahun terakhir ke masa pajak berikutnya.
  3. Tidak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dalam SPT untuk masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir.
  4. Tidak diperbolehkan melakukan pembetulan SPT untuk masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak, sampai dengan akhir tahun pajak terakhir, setelah UU pengampunan pajak berlaku.

Setelah lewatnya masa program pengampunan pajak maka sesuai Pasal 18 UU tersebut diatas berlaku ketentuan sebagai berikut:

  • Bagi Wajib Pajak yang telah mengajukan Pengampunan Pajak, harta yang belum diungkapkan akan dianggap sebagai penghasilan, dikenai PPh dan ditambah sanksi 200%.
  • Bagi Wajib Pajak yang tidak memanfaatkan Pengampunan Pajak, harta yang belum dilaporkan dianggap sebagai penghasilan, dikenai pajak, dan ditambah sanksi sesuai Undang Undang Perpajakan.

Para pelaku usaha yang akan memanfaatkan program tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah segera hubungi Help Desk di masing-masing KPP dimana Wajib Pajak terdaftar atau Kring Pajak 1500200 untuk meminta penjelasan mengenai tata cara mengikuti program pengampunan pajak.

Semoga bermanafaat.

Facebook Twitter Google Digg Reddit LinkedIn Pinterest StumbleUpon Email

Copyrights © 2014 - 2019 Indomaret. All Rights Reserved

PT. Indomarco Prismatama


Kantor Pusat:
Jl. Terusan Angkasa B2
Kav-1. Gunung Sahari,
Kemayoran.
Jakarta 10610
Telp. (021) 29559100